INTAN CAHYANINGRUM - MAHASISWI PENDIDIKAN MATEMATIKA UPI2011 - @intancynm

Sabtu, 08 Desember 2012

HAK ASASI MANUSIA DAN HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA


A.   PENDAHULUAN
Makalah ini membahas tentang materi dan pembelajaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam mata pelajaran PKn sebagai salah satu Mata Kuliah Dasar Umum yang perlu dikenalkan kepada semua mahasiswa.
Dalam bab ini pembaca khususnya mahasiswa diajak mengenal, memahami dan menganalisis pengertian, karakteristik serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan konsep serta pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Sehingga dengan mempelajari materi dalam bab ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:
1.      Dapat memahami materi tentang HAM.
2.      Dapat memahamai materi Hak dan Kewajiban Warga Negara.
3.      Dapat memahami dan menjelaskan pelaksanaan HAM di Indonesia.
Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia. Oleh karena masalah Hak Asasi Manusia telah merambah di dalam kehidupan masyarakat dan merupakan persoalan bersama, maka masyarakat atau siswa, seyogyanya dikenalkan pada masalah HAM, agar mereka mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain sehingga mereka akan terbiasa untuk menghormati diri dan hak-hak asasi orang lain.


B.   HAK ASASI MANUSIA
1.      Pengertian Hak Asasi Manusia
Pengertian HAM menurut beberapa para ahli diantaranya:
*      John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
*      Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
*      Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 
*      Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.
Sedangkan menurut UU No 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kerhormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dalam kamus besar  Bahasa Indonesia, istilah “Hak” diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan “asasi” berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental. Sehingga Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencangkup hak hidup,hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.
Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan,sebagai berikut.
*      Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia.kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya.semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras,agama,suku,bahasa,dan sebagainya.
*      Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia.Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu tuhan yang maha esa.Karena itu di hadapan tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

2.      Jenis-jenis HAM
a.       Hak asasi pribadi / Personal Right
*        Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
*        Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
*        Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
*        Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
b.      Hak asasi politik / Political Right
*      Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
*      Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
*      Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
*      Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
c.       Hak azasi hukum / Legal Equality Right
*      Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
*      Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
*      Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
d.      Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
*      Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
*      Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
*      Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
*      Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
*      Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
e.       Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
*      Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
*      Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
f.       Hak asasi sosial budaya / Sosial Culture Right
*      Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
*      Hak mendapatkan pengajaran
*      Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

C.   SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948, melalui Sidang Umum di Caillot. Paris telah dikeluarkan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
Usaha bangsa-bangsa di dunia dalam melindungi hak asasi manusia secara universal memakan waktu yang sangat panjang. Usaha ini telah dimulai sejak sejumlah perjanjian (traktat) dimasukkan ke dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Namun usaha perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu negara telah dimulai jauh sebelum memasuki abad ke-20.
Sejak abad ke-13 usaha perlindungan hak asasi manusia  telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh bangsa Inggris sejak 1215 dengan ditandatanganinya Magna Charta oleh Raja John Lackland. Piagam ini berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan mereka. Dengan demikian, piagam ini melindungi kaum bangsawan dan gerejani dari kekuasaan Raja John yang amat luas.
Meskipun masalah yang diatur terbatas pada perlindungan hak kaum bangsawan dan gerejani, namun piagam ini dianggap sebagai usaha pertama bangsa Inggris dalam melindungi hak-hak asasi warganya.
Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan Petition of Rights pada 1628 yang dilakukan Raja Charles I. Dibandingkan dengan Magna Charta, kandungan Petition of Rights banyak mengalami kemajuan. Bila penandatanganan Magna Charta dilatarbelakangi oleh sejumlah tuntutan yang diajukan kaum bangsawan dan gerejani, maka kelahiran Petition of Rights dilatarbelakangi oleh munculnya sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh Parlemen (House of Common).
Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II (1688) yang lebih dikenal sebagai Revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution), telah mendorong penandatanganan Undang-undang Hak (Bill of Rights) oleh Raja Willem III pada tahun 1989. Penandatanganan undang-undang tadi bukan saja menandai kemenangan Parlemen Inggris atau Raja, tetapi juga sebagai bukti kesungguhan rakyat Inggris dalam menegakkan hak-haknya di bawah kekuasaan raja yang telah diperjuangkannya selama bertahun-tahun.
Apa yang dilakukan rakyat Inggris pada hakikatnya merupakan usaha untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang. Mengapa rakyat Inggris menginginkan agar kekuasaan raja dibatasi?
Jawabannya dikemukakan oleh seorang Inggris yang menggeluti bidang sejarah, Lord Acton. Menurut Lord Acton, manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely).
Dalil yang dikemukakan Lord Acton telah mengilhami banyak bangsa di dunia sekaligus  menjadi ide dasar penegakkan ajaran demokrasi konstitusional. Ajaran ini mengandung gagasan pokok bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi, pembatasan mana biasanya dicantumkan dalam konstitusi.
Usaha membatasi kekuasaan raja guna melindungi hak asasi manusia dilakukan pula bangsa Perancis. Sebagaimana di Inggris, usaha perlindungan hak asasi di Prancis lahir dari revolusi yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan absolut dan menggantinya dengan tatanan pemerintahan baru yang demokratis.
Tujuan Revolusi Perancis banyak dipengaruhi oleh filosof yang hidup pada masa itu. Mereka adalah Thomas Hobbes, John Locke dan Montesquieu.
Thomas Hobbes, dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya bila teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan Thomas Hobbes melahirkan ajaran monarkhi absolut, maka teori perjanjian yang dikembangkan John Locke melahirkan ajaran monarkhi konstitusional.
Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu  berada dalam situasi hommo homini lupus bellum omnium comtra omnes. Situasi ini mendorong dilakukannya perjanjian antara masyarakat dan penguasa. Perjanjian tadi berisi penyerahan hak-hak rakyat kepada penguasa. Oleh karena itu, ajaran Thomas Hobbes mengarah kepada pembentukan monarkhi absolut.
Berbeda dengan Hobbes, John Locke memandang bermasyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yakni pactum unionis, perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan negara, dan pactum subjectionis. Locke memandang pactum subjectionis sebagai perjanjian antara rakyat dengan penguasa  untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan kekuasaan sang penguasa. Oleh karena itu, menurut Locke tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yakni hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan hak milik (estate). Jaminan perlindungan hak-hak tadi dituangkan dalam konstitusi, sehingga ajaran Locke sering disebut monarkhi konstitusional.
Selain Hobbes dan Locke, filsuf Prancis Montesquieu sangat mempengaruhi perkembangan perlindungan hak asasi di Prancis. Bersama-sama dengan Rousseau ia melahirkan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara pada tahun 1789. Deklarasi inilah yang kemudian melahirkan hak atas kebebasan (Liberty),. Harta (Property), Keamanan (Safety), dan perlawanan terhadap penindasan (Resistance to Oppression).
Perkembangan sejarah perlindungan hak asasi di Amerika Serikat memiliki kaitan dengan pengalaman bangsa Inggris dan Perancis. Sumbangan pengalaman bangsa Inggris dalam perkembangan perlindungan hak asasi di Amerika Serikat terlihat dari pengaruh ajaran John Locke terhadap kandungan Declaration of Independence Amerika Serikat yang disetujui oleh Congres  yang mewakili 13 negara baru yang pada tanggal 4 Juli 1776.
Seperti halnya John Locke. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengakui bahwa manusia dicipta Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki sejumlah hak yang melekat secara kodrati. Hak-hak tersebut adalah hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan hak untuk mengejar kebahagiaan (pursuit of happiness).
Perkembangan usaha perlindungan hak asasi di Amerika Serikat memiliki kemiripan dengan perkembangan yang dialami bangsa Prancis. Konsep kedaulatan negara berada di tangan rakyat sebagaimana dianut Amerika dianut pula di Prancis. Kedua negara pun memperjuangkan hak asasi melalui revolusi dan pada tahun yang sama kedua negara mendatangi naskah masing-masing. Hal ini terjadi pada tahun 1789, dimana di Prancis dikeluarkan pernyatan hak-hak manusia dan warga negara (Declaration des droits de L homme et du citoyen), berupa naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan lama yang sewenang-wenang.
Pada tahun yang sama di Amerika pun dikeluarkan undang-undang Hak (Bill of Rights). Undang-undang ini akhirnya menjadi bagian dari undang-undang dasar Amerika pada tahun 1791.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
Secara garis besar Prof. Bagir Manan pada bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi perkembangan HAM pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945), periode setelah Kemerdekaan (1945 – sekarang).
I. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945)
*      Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
*      Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
*      Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
*      Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.
*      Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
*      Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
*      Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

II.  Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )
a) Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
b) Periode 1950 – 1959
Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu“ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya masing – masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.
c) Periode 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.
d) Periode 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil ( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak – hak Asasi Manusia dan Hak – hak serta Kewajiban Warganegara.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara – Negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Inonesia.
Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademisi yang concern terhaap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seprti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.
Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.
e) Periode 1998 – sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahan 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang beralwanan dengan pemjuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen Internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

D.   PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA
Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan YME.hak-hak dasar tsb meliputi: “Hak-hak dalam lapangan politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan yuridis”, dan “kebebasan-kebebasan dasar” yang meliputi “kebebasan dalam lapangan kebebasan pribadi dan rohani”.
Hak-hak dalam kebebasan dasar atau hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam pancasila yaitu :
1.    Hak asasi manusia dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Setiap orang dijamin untuk melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap Negara.
2.    Hak asasi manusia dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Setiap orang berhak diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara sewenang-wenang, tidak boleh dihina atau diperlakukan secara melampaui batas, ia berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang.
Sila kemanusiaan ini berarti pula: suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme dan setiap bangsa berhak untuk menentukan bentuk dan corak negaranya sendiri.
3.    Hak asasi manusia dalam sila Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia atau kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu sebagai suatu bangsa, lahir dari sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain.
Kesadaran kebangsaan ini merupakan tanda adanya keinginan untuk mempertahankan HAM, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan tidak ada jaminan bahwa HAM mendapat perlindungan.
Perasaan kebangsaan Indonesia keluar bersifat persahabatan dengan bangsa-bangsa lain dalam dasar sama derajat, anti kolonialisme dan imperialisme.
4.    Hak asasi manusia dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Kerakyatan berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya. Hak asasi dalam sila kerakyatan berwujud seperti “Hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan Negara, memerdekakan pers dan sebagainya.”
Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.
Masalah pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan adanya hak asasi manusia. Demokrasi pancasila dengan musyawarah dan mufakatnya memberikan nilai tinggi terhadap HAM.
5.    Hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat, ini berarti: “bahwa setiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat, setiap orang berhak mendapat nafkah dan aminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan saling harga-menghargai dan bantu-membantu”. Keadilan sosial adalah hak asasi manusia seperti hak hidup, hak milik, hak atas pekerjaan, dan sistem pengupahan yang baik dan adil.

E.   HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945
Dalam perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR, tanggal 18 Agustus 2000, pasal tentang HAM ditulis dalam bab tersendiri, yaitu bab XA pasal 28 yang terdiri dari 10 pasal. Dengan adanya bab khusus tentang HAM ini, berarti memantapkan keinginan kita untuk menjunjung HAM di Negara tercinta ini. Berikut ini adalah isi dari bab XA tersebut:
Ø  Pasal 28A untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan.
Ø  Pasal 28B membentuk keluarga dan melanjitkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ø  Pasal 28C mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya memajukan diri secara kolektif.
Ø  Pasal 28D pengakuan yang sama dihadapan umum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan
Ø  Pasal 28E kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
Ø  Pasal 28F berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.
Ø  Pasal 28G perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan.
Ø  Pasal 28H hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan.
Ø  Pasal 28I perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Ø  Pasal 28J berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain srta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU.

F.    ASAS, UNSUR, DAN STATUS KEWARGANEGARAAN
            Seseorang yang diakui sebagai warga ngara dalam suatu Negara haruslah ditentukan peraturan perundangan dari Negara tsb. Peraturan perundangan inilah yang kemudian dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Dalam menetapkan asas tentang kewarganegaraan, setiap Negara memiliki budaya, sejarah dan tradisi masing-masing. Dalam kenyataannya dikenal ada 2 asas kewarganegaraan :
1.      Berdasarkan kelahiran, yaitu :
a.       Asas ius soli (tempat kelahiran)
Asas ini mentapkam seseorang yang dilahirkan di Negara tsb maka ia mendapat hak sebagai warga Negara.
b.      Asas ius sanguinis (keturunan)
Asas ini menetapkan seseorang mendapat kewarganegaraan suatu Negara aabila orang tuanya adalah warga Negara dari Negara tsb.
2.      Berdasarkan perkawinan, yaitu :
a.      Asas kesatuan hukum
Mendasarkan pada paradigma bahwa suami-istri maupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keutuhan dalam keluarga oleh karenanya keluarga diharapkan tunduk pada hukum yang sama shingga keluarga akan tetap utuh.
b.      Asas persamaan derajat
Mendasarkan pada paradigma bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Oleh karena itu, suami ataupun istri dapat memilki kewarganegaraan asal.
Disamping dikenal dua asas kewarganegaraan, sesorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi), yang dikenal dengan dua cara (sistem):
a.       Sistem aktif: seseorang dapat menggunakan hak opsi yaitu memilih  atau mengajukan permohonan menjadi warga negara  dari suatu Negara.
b.      Sistem pasif: seseorang dapat menolak pemberian kewarganegaraan (hak repudiasi).
Selain itu, terdapat juga tiga status kewarganegaraan yang ada hakekatnya disebabkan persoalan pribadi, lokasi dan kepentingan, yaitu:
1.      Apatride: orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.
2.      Bipatride: orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap.
3.      Multipatride: orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua kewarganegaraan.


G.  SIAPAKAH WARGA NEGARA ITU?
Warga Negara memiliki pengertian, di antaranya:
·         Peserta, anggota, atau warga dari suatu Negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. (Dede Rosyada, 2003)
·         Anggota dari sebuah komunitas yang membentuk Negara itu sendiri. (A.S. Hikam)
·         Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga Negara. (Pasal 26 ayat (1) UUD 1945)
Pada pasal 26 tersebut dijelaskan siapa saja yang termasuk warga Negara Republik Indonesia, yaitu orang-orrang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Syarat-syarat menjadi warga Negara juga ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945).

H.  PENGERTIAN HAK DAN WAJIB
Sebelum pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga Negara, perlu diketahui apa yang dimaksud hak dan wajib itu sendiri, yaitu:
·         Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya ditterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
·         Wajib adalah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Hak merupakan kodrat manusia yang diberikan Tuhan sehingga siapapun tidak boleh mengganggunya dan hak trsebut dilindungi Negara. Walau demikian, batas-batasnya harus tetap ada dan pembatasan ini harus ditetapkan Negara sesuai dengan pandangan hidup, tingkat kemajuan kebudayaan, dan dasar Negara yang bersangkutan.


I.      HAK WARGA NEGARA
Setiap Negara umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga Negara dalam Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Dalam batang tubuh UUD 1945, hak-hak warga Negara diatur dalam beberapa pasal. Sesuai dengan sifat UUD yang singkat, luwes, dan fleksibel, apsal-pasalnya juga hanya yang pokok-pokok saja. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak-hak warga Negara adalah sebagai berikut:
1.      Pasal 27 Ayat 1
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.”
2.      Pasal 27 Ayat 2
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
3.      Pasal 28
“Kemerdekaan bersekrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
4.      Pasal 29 Ayat 2
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
5.      Pasal 30 Ayat 1
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
6.      Pasal 31 Ayat 1
“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”
7.      Pasal 33
“Tiap-tiap warga negara berhak ikut dalam kegiatan perekonomian yag diusahakan bersama-sama.”
8.      Pasal 34
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sebagian isinya mengenai hak-hak warga Negara, diantaranya:
1.      Hak untuk hidup
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2.      Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3.      Hak mengembangkan diri
Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih saying untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengemmbangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4.      Hak keadilan
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil.
5.      Hak kemerdekaan
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
6.      Hak atas kebebasan informasi
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh infirmasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infirmasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7.      Hak keamanan
Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
Setiap orang berhak mencari suaka untuk mendapat perlindungan politik dari Negara lain.
Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
8.      Hak kesejahteraan
Setiap orang berhak hidup sejaktera lahir dan batin.
Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Warga Negara memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi kepada Negara. Dari 30 pasal UU HAM, hanya satu ayat yang memuat tentang kewajiban individu, yaitu pasal 29 ayat (1). Dalam konstitusi termuat dalam pasal 28J. dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dari 106 pasal yang ada, pegnaturan mengenai kewajiban dasar hanya empat pasal, sedangkan yang mengatur hak dan kebebasan dasar terdiri dari 58 pasal, sisanya mengatur mengenai Komnas HAM dan ketentuan lain. Tidak berbeda dengan konstitusi, kewajiban dasar itu intinya menyebutkan, tiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM serta wajib ikut serta membela Negara.
Lalu bagaimana dengan Negara kita? Apakah kita wajib menghormati hukum? Apabila hukum tidak adil dan pengaturannya melanggar HAM warga Negara, apakah hukum itu wajib dihormati? Jika pengadilan tidak berlaku adil dan korup, apakah layak dibiarkan? Jika kewajiban warga Negara adalah membayar pajak, apakah kewajiban itu harus dijalankan jika sector-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan dilupakan Negara, jika pajak ternyata habis dikorupsi, digunakan untuk membayar uang swasta atau pajak hanya untuk membayar pegawai negeri yan berperilaku buruk atau jika APBN ditetapkan dengan melupakan sector-sektor yang seharusnya dialokasikan secara layak?

J.     KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAM
Kewajiban Negara dalam HAM biasanya dilihat dari tiga bentuk, yaitu:
1.         Menghormati (To Respect)
2.         Memenuhi (To Fulfill)
3.         Melindungi (To Protect)
Dalam konteks Indonesia, apakah Negara sudah melaksanakan kewajibannya itu? Jika masyarakat masih takut menjalankan kebebasan beragama; masih ada penyerbuan terhadap kelompok tertentu karena beda keyakinan; jika masyarakat takut berkumpul khawatir dibubarkan aparat; jika ada masyarakat takut keluar rumah karena jiwanya terancam aksi-aksi kekerasan; jika masih ada wabah penyakit yang tak tertangani dengan baik; jika masih bannyak fakir miskin telantar; jika masih ada orang kelaparan; jika masih banyak anak-anak tak sekolah; itu semua salah satunya disebabkan karena Negara belum melaksanakan kewajibannya dengan baik.

K.  KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1.      Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 28J ayat 1 UUD 1945)
2.      Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yanga adil sesuai dengan pertibangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945)
3.      Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 68 UU No.39/1999)
4.      Setiap warga Negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. (Pasal 30 UUD 1945)
5.      Setiap warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 27 UUD 1945)
6.      Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945)
7.      Setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

L.   PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA
Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia baru pada tahap kebijakan belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Problem dasar HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagaimana mestinya. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Marzuki Darusman da-lam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Wartawan Politik (FDWP) di Wisma Surabaya Post Jakarta, Sabtu (23/8). 
Dalam diskusi itu diperbincangkan masalah hak asasi, politik dan demokrasi di Indonesia termasuk hubungan Komnas HAM dan pemerintah. “Pelaksanaan HAM di kita masih maju mundur. Namun itu tidak menjadi soal karena dalam proses,” kata Marzuki. Padahal jika melihat sisi historis, kata Marzuki, HAM di Indonesia beranjak dari amanat penderitaan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajah. Begitu pula seperti tercermin dari Sila Kemanusiaan yang berpangkal dari falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dalam diskusi dipersoalkan bagaimana sebenarnya posisi pemerintah untuk melaksanakan HAM secara tulus. Menurut mantan anggota F-KP DPR itu, di luar negeri bidang-bidang politik, ekonomi selalu dihubungkan dengan masalah HAM. “Makanya mereka mau berisiko demi HAM ini. HAM sudah menyatu,” katanya.
Sedangkan di Indonesia, HAM baru merupakan satu kebijakan belum merupakan bagian dari sendi-sendi dasar dari kehidupan berbangsa. Marzuki mengatakan, sebenarnya HAM bisa menjadi faktor integrasi atau pemersatu bangsa. Marzuki menganalogikan pelaksanaan HAM di Indonesia dengan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup 10-20 tahun lalu.
Lingkungan hidup yang saat itu masih menjadi isu internasional sekarang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan pemerintah. “Saat ini, lingkungan hidup sudah menjadi kesadaran nasional,” katanya. Masalah lingkungan hidup tidak hanya menjadi kebijakan nasional namun sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. “Hal seperti itulah yang saat ini sedang ditempuh oleh HAM,” katanya. 

Secara ideal Negara tidak dibenarkan mencampuri HAM setiap Negara, apalagi menundasnya atau menghilangkannya. Oleh karenanya sejalan dengan amanat konstitusi, pelaksanaan HAM di Indonesia harus didasarkan kepada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya.
Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam  pasal 1 (3), pasal 55 dan 56 Piagam PBB, yang isinya bahwa, “Upaya pemajuan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar Negara hukum internasional yang berlaku (Hasan Wirajuda, 2005).
Indonesia adalah Negara multicultural yang menuntut adanya kesepahaman dari seluruh elemen bangsa. Sehingga, multicultural yang secara alamiah ada dan hadir di bumio pertiwi ini bisa menjadi pemersatu dan sebagai lahan untuk saling menghargai. Krisis HAM di Indonesia perlu penyelesaian yang sistemik. Melalui pendidikan berbasis HAM, akan lebih memudahkan dalam menyiapkan generasi yang faham tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemahaman yang mendalam dari siswa tentang HAM diharapkan akan memperkuat posisi mereka (siswa) untuk memperjuangkan hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

a.      Pendidikan HAM di persekolahan

Pendidikan Berbasis HAM
Dalam penelitiannya, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pendidikan (UNESCO) untuk wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di Indonesia, dengan hasil bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik.

Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis hak asasi manusia untuk semua jenjang pendidikan. Masalah hak asasi manusia akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, masalah HAM akan diintegrasikan dalam mata pelajaran agama. Sehingga diterbitkanlah buku pendidikan berbasis hak asasi manusia oleh Departemen Pendidikan Nasional (KOMPAS 13/1/2006). Hal ini sungguh suatu langkah maju dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun buku tersebut hanya sebagai simbol slogan bahwa pendidikan nasional menggunakan pendekatan hak azasi manusia sebagai mana yang diamanatkan oleh UNESCO tersebut.

Keberadaan Badan Standar Nasional Pendidikan hanya mampu bekerja dan bertugas untuk mengevaluasi pendidikan pada tataran kognitif belaka. Aspek psikomotorik dan afektif sering kali diabaikan. Kemajuan pendidikan hanya diukur dari kemampuan akademis siswa saja dengan mengabaikan aspek lainnya. Walaupun dalam regulasi sudah diatur sedemikian rupa, tetapi dalam implementasinya tetap saja aspek kognitif yang dihandalkan. Dari sekian banyak Kepala Sekolah, hanya salah seorang Kepala Sekolah di Yogyakarta saja yang memberanikan diri untuk melakukan penilaian secara universal terhadap peserta didiknya. Sehingga peserta yang tadinya lulus Ujian Nasional dan mendapat peringkat ketiga tertinggi untuk mata pelajaran yang di-UN-kan tetapi tidak lulus dari segi afektinya. Akhirnya pihak sekolah menyatakan tidak lulus pada peserta didik tersebut. Ini langkah baik yang dilakukan sekolah untuk menilai secara komprehensif. Tetapi, sayangnya hal ini hanya dilakukan oleh satu sekolah saja dari sejumlah sekolah yang ada di Indonesia.

Penilaian yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tersebut secara logika dapat dipahami juga melanggar HAM. Betapa tidak! Penilaian dengan memberikan soal secara sama dan merata dengan tidak memperhatikan  kemampuan peserta didik di setiap daerah dan mengabaikan perkembangan pendidikan suatu daerah atau dengan kata lain menyamaratakan potensi pendidikan secara nasional. Jelas hal ini melanggar HAM. Indonesia yang luas dan beragam potensi ini dijadikan uniform oleh pemerintah dalam mengevaluasinya. 

Selain itu, yang harus kita cermati bersama adalah urgensinya penilaian yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kita telah mafhum bahwa Ujian Nasional dilakukan hanya semata-mata untuk memetakan kondisi pendidikan secara nasional oleh pemerintah, yang mana hasil pemetaan tersebut akan dijadikan input dalam proses agenda setting pemerintah untuk memajukan kembali pendidikan di negara ini. Hal yang disayangkan adalah program evaluasi yang akan dijadikan input kembali itu hanya sekadar saja, perbaikan sistem dan pembenahan pendidikan di daerah tertinggal juga tak kunjung dilaksanakan. Mekanisme pengambilan keputusan untuk membangun pendidikan masih tetap memakai gaya lama: acak dan tender serta kolusi. Selain itu, korban dari kebijakan tersebut adalah pelajar (sebagai objek Ujian Nasional). Sekali lagi hal ini juga melanggar HAM dalam proses pendidikan kita.

Pendidikan kita pada kenyataannya masih menampilkan sistem yang tidak manusiawi, dengan kecenderungan dehumanisasi. Kebijakan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang di sinyalir melanggar HAM seharusnya tidak perlu terjadi. Pendidikan seharusnya memperlakukan siswa didik sebagai manusia. Sehingga tujuan utama pendidikan untuk menciptakan manusia yang bukan hanya unggul dalam bidang kognitif tetapi juga harus bisa menjadikan siswa didik unggul secara afektif maupun psikomotorik. Karena pendidikan (education) adalah proses belajar yang berlokasi di sekolah ataupun lingkungan seperti sekolah, atau dalam arti luas adalah proses transmisi nilai-nilai dan pengetahuan yang telah terakumulasi dalam suatu masyarakat (Britannica, 2003).

Untuk itu, pendidikan berbasis HAM ini sudah selayaknya dikemukakan kembali dan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah, tidak hanya sekadar lips service dalam retorika kebijakan. Multitafsirnya pendidikan berbasis HAM ini juga harus dijelaskan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan berbasis HAM tersebut dan apa orientasi serta harapannya.

Keperluan penjelasan tentang arti, fungsi, peran, posisi dan isi pendidikan berbasis HAM relevan dengan perkembangan nasional dewasa ini yang sedang berusaha membangun kepercayaan publik tentang penegakan HAM di Indonesia dan pendidikan yang sistemnya bertentangan penegakan HAM tersebut. Kebijakan otonomi pendidikan pada dasarnya merupakan pencerahan dan pemberdayaan pendidikan agar lebih bermakna. Kini lembaga pendidikan dituntut mampu mengembangkan kepribadian peserta didik secara optimal, selain berusaha untuk meningkatkan kemampuan akademis. Tetapi aksi untuk pencapaian hal itu tidak direalisasikan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah yang dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Sebagai langkah awal demi suksesnya keberlangsungan dan peningkatan kualitas pengetahuan guru dalam bidang HAM, maka sosialisasi terhadap sistem pendidikan berbasis HAM ini perlu disosialisasikan ke seluruh perangkat-perangkat pendidikan sehingga tujuan agar tegaknya nilai-nilai HAM bisa benar-benar terwujud dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan, diyakini sebagai instrumen yang sangat strategis dalam penyebaran nilai-nilai HAM ini. Karenanya, dunia pendidikan kita diharapkan dapat membantu proses pembelajaran HAM di tingkat pelajar yang nantinya akan memperkuat pemahaman para siswa didik kita untuk lebih memahami pentingnya nilai-nilai HAM dan sistemnya juga mendukung yang tidak melanggar HAM.

Pilihan pada pendidikan berbasis HAM mengacu pada pedagogik kritis dan transformatif. Pedagogik kritis melihat masyarakat, pendidikan, persekolahan, merupakan arena-arena dimana terjadi kontestasi kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat.  Kendati tidak bersifat netral dalam kontestasi tersebut, namun pedagogik kritis mempunyai komitmen untuk memberdayakan yang tertindas atau kelompok-kelompok yang disubordinasikan.  Dalam kaitan ini, pedagogik kritis adalah pedagogik transformatif yang bertujuan untuk mengubah proses pendidikan sebagai proses yang mengubah status quo dan memberikan kesadaran akan kebebasan manusia dari berbagai jenis penindasan (Tilaar, 2005).

Maka, mengacu pada pedagogik kritis, sasaran dari pendidikan berbasis HAM adalah pada transformasi sosial baik pada level individu maupun kelompok. Transformasi di sini mencakup perubahan dalam aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), perspektif (perspective) dan kesadaran diri (self awareness).

Kemudian, dalam suatu pendidikan berbasis HAM, nilai dan prinsip dasar yang mendasarinya antara lain: persamaan (equality), keadilan (justice), kemerdekaan (freedom), martabat manusia (dignity), universalitas (universality), tak dapat dikecualikan (inalienability), tak dapat dipisahkan (indivisibility), dan tidak diskriminatif (non-discriminative).

Tentu saja, dalam implementasinya pendidikan berbasis HAM ini harus melandaskan diri pada penguatan nilai-nilai HAM secara universal. Potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan ragam budaya yang dimiliki bisa dijadikan sebagai fondasi untuk penguatan wilayah tersebut. Harapannya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik akan tertanam tanggung jawabnya untuk senantiasa menjadi pelopor dalam menegakkan HAM. Sehingga cita-cita dan tudingan UNESCO yang empiris terhadap bangsa ini bisa terbantahkan kembali.
.
Sosialisasi pendidikan berbasis HAM ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengadakan pelatihan kepada siswa dan atau guru sebagai pendidik untuk melakukan proses transformasi nilai-nilai HAM. Transformasi yang dilakukan tersebut diharapkan akan menular kepada yang lainnya dengan berbagai cara diantaranya adanya pola tingkah laku yang akan menjadi tauladan atau figur empiris HAM atau transfer keilmuan dari hasil pelatihan tersebut. Selain itu, proses belajar yang menyenangkan sebagai salah satu energi yang dihasilkan dari HAM dapat dinikmati dengan membebaskan diri para pelajar dari ketertindasan dan tekanan pemerintah dalam proses belajar-mengajar. UN adalah salah satu bentuk tekanan pemerintah terhadap pelajar dalam proses belajar tersebut. UN menggambarkan pelanggaran HAM yang nyata oleh pemerintah karena menimbulkan proses belajar yang tidak menyenangkan bagi pelajar. Penolakan UN yang dilakukan selama ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat berkeinginan keras menegakkan nilai-nilai HAM dalam satuan pendidikan di Indonesia.

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk bidang pendidikan (UNESCO) wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di Negara-negara Asia termasuk Indonesia, bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik. Hasil penelitian tersebut tentunya bisa dijadikan referensi bagi para ahli pendidikan di Indonesia untuk terus mengampanyekan akan pentingnya pendidikan HAM di sekolah-sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia.
Depertemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua jenjang Pendidikan. Masalah hak asasi manusia kemudian akan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Untuk pendidikan dasar menengah, masalah HAM akan di integrasikan dalam mata pelajaran agama dan PKN (Asep Bunyamin : 2004)
Pentingnya pendidikan berbasis HAM ini tentu mesti ada dukungan dari semua pihak terutama para pelaku pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru yang merupakan penopang dunia pendidikan paling depan, harus melibatkan diri secara aktif peranannya dalam sosialisasi di berlakukannya kurikulum berbasis HAM ini. Oleh sebab itu peranan guru, tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan nyata di masyarakat.
Pendidikan diyakini sebagai kekuatan yang bisa membangun peradaban bangsa. Munculnya gagasan mengenai pendidikan berbasis HAM harus di sambut dengan gembira. Sebab, pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM. Kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik merupakan kritik untuk terus meningkatkan peranannya dalam melindungi HAM. Pendidikan kita pada kenyataannya masih menampilkan sistem yang tidak manusiawi, dengan kecenderungan de humanisasi. Kebijakan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang di sinyalir melanggar HAM seharusnya tidak perlu terjadi. Pendidikan seharunya memperlakukan peserta didik sebagai manusia. Sehingga tujuan utama pendidikan untuk menciptakan manusia bukan hanya unggul dalam bidang kognitif tetapi juga harus bisa menjadikan siswa peserta didik unggul secara afektif dan psikomotorik.
Tentu saja dalam implementasinya pendiddikan berbasis HAM ini harus melandaskan diri pada penguatan nilai-nilai HAM secara universal. Potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan ragam budaya yang dimiliki bisa dijadikan sebagai fondasi untuk penguatan wilayah tersebut.
Di tengah semakin maraknya pelanggaran HAM, pendidikan berbasis HAM di pandang perlu untuk di implementasikan dalam seluruh jenjang pendidikan. Dengan ini, diharapkan siswa didik – dengan segenap pengetahuan yang dimilikinya – menjadi lebih tahu akan tanggung jawabnya serta peranannya sebagai manusia senantiasa menjadi pelopor bagi penegakkan HAM.

b.      Model Pembelajaran HAM oleh Guru
Dalam kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru dapat menerapkan tentang conten HAM, misalnya dalam pokok bahasan mendapat perlakuan adil. Untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ini, guru dapat mengguanakan pendekatan inkuiri yang sederhana, yang disesuaikan dengan perkembangan kemampuan siswa.
Adapun model langkah-langkah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru auntuk mengadakan inkuiri dalam proses pembelajaran HAM, sebagai berikut :
Pertama, merumuskan tujuan.
Kedua, menyajikan kata-kata yang perlu dipelajari
Ketiga, menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari.
Keempat, menerapkan kemampuan yang telah dikuasai.
Model pembelajaran lainnya, disebut proses inkuiri menurut Welton & Mallan (1988) memiliki langkah-lagkah sebagai berikut
      Pertama, menyadari adanya peristiwa yang kontroversial yang selanjutanya menjadi masalah yang harus dipecahkan.
      Kedua, mengidentifikasi hipotesis (berupa penjelasan)
      Ketiga, menguji hipotesis sesuai data dan informasi yang diperoleh sebagai berikut :
ü  Apabila hipotesis ditolak maka masalah dapat dirumuskan kembali dan inkuiri kembali pada langkah kedua
ü  Apabila hipotesis diterima maka inkuiri dapat melanjutkan pada langkah keempat.
      Keempat, memodifikasi hipotesis menjadi kesimpulan sementara sampai data secara lengkap terkumpul
      Kelima, menguji kesimpulan sementara

c.       Program Penegakan hukum dan HAM di Indonesia
Program penegakkan hukum dan HAM, yang tercantum dalam PP Nomor 7 tahun 2005, meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan pokok yang terus menerus diupayakan pelaksanaannya meliputi :
·         Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi MANUSIA 2004-2009; Rencana Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Pengahpusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015;
·         Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2004-2009 sebagai gerakan nasional;
·         Oeningkatan penegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya;
·         Peningkatan efektivitas penguatan lembaga/instuso maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi;
·         Peningkatan efektivitas penguatan lembaga/instuso maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia;
·         Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara didepan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen;
·         Penyelenggaraan audit regular atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat Negara;
·         Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakkan hukum dan hak asasi manusia;
·         Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

d.      Pencapaian Indonesia dalam pemajuan dan Perlindungan HAM
Adapun pencapaian Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, menurut Hasan Wirajuda dapat diikuti dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sejak 1991 sampai dengan 2004, yaitu sebagai berikut :
·         Merintis reorientasi kebijakan nasional dibidang HAM pada masa Orde Baru.
·         Dasar hukum pembentukan KOMNAS HAM dibentuk lagi dengan Undang-Undang NO.39 Tahun 1999 tentang HAM. KOMNAS HAM dibentuk sesuai dengan “Paris Principle 1992” yang menegaskan bahwa pembentukkan suatu Komisi Nasional HAM harus memperhatia\kan serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat tanpa paksaan pihak luar.
·         RAN-HAM 1998-2003, yang kemudian dicanangkan secara resmi oleh Presiden Habibie pada tanggal 25 Juni 1998 (ditetapkan melalui Keppres No.129 tahun 1998 dan direvisi dengan Keppres No.61/2003) meliputi empat program kegiatan, yakni :
o   Ratifikasi perangkat internasional HAM;
o   Diseminasi dan pendidikan HAM;
o   Pelaksanaan penganganan masalah prioritas dalam bidang HAM;
o   Pelaksanaan isi dan ketentuan berbagai perangkar internasional HAM yang telah diratifikasi Indonesia.
·         Disamping mengikatkan diri pada berbagai instrument pokok HAM internasional, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-undang yang melindungi isu tematis HAM lainnya seperti Undang-Undang No.26 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
·         Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 4 dari 7 instrumen pokok HAM internasional, yaitu :
o   Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau convetion on the Elimination of all form of Discrimination against Women (CEDAW) melalui UU No. 7/1984;
o   Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child (CRC) melalui Keppres. No.36/1990;
o   Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia atau Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui UU No.5/1988; dan
o   Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial atau Convetion Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD) melalui UU No. 29/1999.

e.       Kerjasama Internasional dalam Bidang HAM
Kerjasama internasional baik secara bilateral, regional dan multilateral dalam kemajuan dan perlindungan HAM, terlihat dari berbagai kegiatan (Wesaka Puja, 2005);
      Kerjasama bilateral yang telah dilaksanakan antara lain adalah dialog Indonesia-Norwegia mengenai HAM yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4-5 Mei 2004,
      Indonesia telah berperan aktif dalam upaya kemajuan HAM di kawasan Asia tenggara,
      Peningkatan kerjasama antara Komnas HAM Indonesia, Thiland, dan Filipina dalam memberikan konstribusi dalam mewujudkan ASEAN security community dan mekanisme HAM ASEAN,
      Dalam kancah internasional, dalam bidang kemajuan dan perlindungan HAM, kiprah Indonesia semakin meningkat dan semakin diakui oleh masyarakat internasional,
      Dalam sidang PBB mengenai HAM, posisi dasar pemerintah Indonesia adalah menolak segala resolusi yang ditujukan negara tertentu.

f.       Permasalahan di Indonesia dalam Penegakan Hukum dan HAM
Berbagai permasalahn yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka penegakan, penghormatan serta penegakan Hukum dan HAM, masih dirasakan belum optimal pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan, serta belum selesainya kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian rakyat. Ini su\emua mengakibatkan semakin berkurang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Keadaaan ini juga bertambah parah dengan belum membaiknya kondisi kehidupan wkonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan sebagian besar rakyat dapat menikmati hak-hak dasarnya, contohnya dalam bidang ekonomi, seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak, hak atas upah yang adil sesuai dengan prestasi dan yang daoat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga mereka. Dan yang paling penting adalah belum dinikmatinya angora masyarakat atas pemenuhan hak mendapatkan Pendidikan, khususnya yang lemah kondisi ekonominya.
Kemudian adanya aksi terorisme yang ditujuan kepada sarana public, menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Dan aksi terorisme ini, sepertinya makin meluas. Bukan saja terjadi di daerah-daerah konflik, namun di sarana umum. Keadiaan ini ditambah lagi dengan adanya pengaruh globalisasi, selain kejahatan terorisme, arus globalisasi ini dapat menambah intensitas hubungan masyarakat antara satu Negara dengan Negara lain menjadi semakin tinggi, dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang sifatnya trans nasional menjadi semakin sering terjadi, misalnya kejahatan narkotika, pencucian uang (money laundry), serta peredaran dokumen keimigrasian palsu.






SIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kerhormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak dan kewajiban warga Negara yang diatur oleh UUD 1945 hendaknya seimbang dalam pelaksanaannya agar tercipta implementasi Hak Asasi Manusia yang baik dan benar.
Tidak sedikit pelaksanaan HAM di Indonesia yang tidak baik. Krisis HAM di Indonesia perlu solusi yang sistematik, di antaranya: pendidikan HAM di sekolah, model pembelajaran HAM oleh guru, program-program dan berbagai badan atau lembaga penegak HAM, kerjasama dalam bidang HAM, dan lain-lain.


DAFTAR PUSTAKA

Tim Dosen PKn UPI. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silakan meninggalkan komentar ^_^